Rabu, 23 Maret 2022
Berkata imam Ahmad Attaillah Asakandari Rahimahumullah.
-Tenggelamkan pandangan makhluk kepada engkau dengan pandangan Allah atas engkau.
-maksudnya jangan engkau memperhatikan pandangan(penilaian/perhatian)makhluk kepada engkau sendang salik dan jangancengkau cari pandangan (penilaian/perhatian)makhluk itu khusus nya dalam beribadah kepada Allah.
-karena pandangan mereka itu tidak memberi mamfaat akan engkau dan tidak akan kemudharatan engkau akan sesuatu.
-jalankan untuk memberi mamfaat atau mudharat untuk kita.bahkan untuk dirinya sendiri pun tidak mampu.
Tetapi hendak nya engkau perhatikan (cari)pandangan(perhtian) Allah atas engkau.
-Allah ta'ala melihat engkau tiap tiap keadaan.inilah yang mesti kita perhatikan,karena pandangan Allah tak lepas dari kita.
Hendaknya kita merasa cukup dengan pandangan Allah atas kita.
Karena pandangan /penilaian Allah ada dampak kepada kita.
-Dalam kitab suci Al-Qur'an:Adakah dia tidak tau bahwa Allah ta'ala itu melihat.
Hendaknya kita ber i'tikad bahkan wajib sedetik pun
Pandangan Allah tak pernah lepas dari kita.
Allah menyaksikan tiap-tiap sesuatu (apapun aktifitas kita Allah tak pernah lepas dari kita.
-pandangan kasih atau benci dari Allah itu berdampak ada/rasa pada diri kita.
Bila mana Allah memandang atas engkau dengan pandangan murka dan benci.tidak akan memberi mamfaat sekali pun seluruh makhluk memandang dengan cinta dan kasih sayang.
Alllah berfirman:jikalau Allah (menghendaki)datangkan engkau mudharat,tidak bisa menolak kecuali Allah'..
Jangan engkau perhatikan datangnya manusia kepada kita.jangan engkau cari berharap/menuntut/datangkan/suka dengan kita.
Tetapi yang harus kita perhatikan apakah Allah berhadap/suka kepada kita..
-Tanda tanda orang itu Allah berhadap kepadanya.
Ada kenyaman disaat kita sedang bermunajat/beribadah kepada Allah.seperti duduk didlaam mesjid merasa nyaman (beilang{datang}kerumah Allah.karena Allah berhadap kepadanya.
Ada orang berhadap senang,orang berhadap sakit hati ini tanda orang yang tidak ma'rifat.
Jangan engkau cari senangnya manusia, kepada engkau tetapi carilah senangnya Allah kepada engkau.
Mencari senangnya /keridhoan manusia itu tidak ada habisnya #muhibbin232
Syarat Puasa bulan ramadhan
Selasa, 22 Maret 2022
KALAM IMAM SYAFI'I
Rabu, 16 Maret 2022
BEBERAPA DZIKIR DAN DO'A YANG DISUNNAHKAN PADA HARI JUM'AT
Sabtu, 12 Maret 2022
MEMBANGUN EKONOMI UMMAT ISLAM
Oleh: Agus Salim Matondang*)
Pendahuluan
Kerja-kerja kebajikan (amal saleh) secara kreatif-produktif, semangat berlomba di semua bidang kehidupan, secara konsisten dilakukan, demi menuju terwujudnya tatanan dan kondisi masyarakat Baldatun Thoyyibatun wa robbun Ghofur (Al-Quran Surah Saba’ 34:15), yaitu negeri yang baik termasuk seluruh kebaikan alamnya, dan Rabb Yang Maha Pengampun, mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya, sehingga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, Rabb alam semesta.
Kerja kreatif-inovatif-produktif-kolektif tidak mungkin terjadi, jika: Kesatu, pemahaman ummat terhadap ajaran Islam sendiri belum utuh dan komprehensif. Kedua, problema kehidupan ekonomi yang diderita ummat Islam belum menjadi sebuah kesadaran kolektif. Andai saja kedua soal tersebut telah selesai, langkah kemudian mesti dicarikan strategi yang tepat untuk dapat mengangkat kehidupan ekonomi yang layak dan bermartabat. Pengertian strategi dalam konteks ini adalah pendekatan secara menyeluruh terkait pelaksanaan gagasan, perencanaan, serta eksekusi di lapangan dalam kurun waktu tertentu.
Penguatan EkonomiBerikut pesan-pesan Islam terhadap betapa pentingnya penguatan ekonomi ummat:
1). Kita disuruh untuk mencari harta, “ Berjalanlah di atas dataran bumi, makanlah
rezeki-Nya.” (QS. Al-Mulk 67:15).
2). “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan akan kamu harta
bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang
berbuat demikian itu, maka mereka itulah orangorang yang rugi.” (QS. Al-
Munafiqun 63: 9).
3). “ Hendaklah kamu
berdagang, di dalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki”. (HR. Imam Ahmad).
4). “Sesungguhnya, sebaik-baik
usaha adalah usaha perdagangan…” (
HR. Imam Ahmad. Dari Mu’az bin Jamal).
5). Dari Rafi’ bin Khadij
Radhiyallahu’anhu, ia berkata: Ada seseorang bertanya,” Penghasilan apakah yang paling baik, Wahai Rasulullah?” Beliau
jawab: “ Penghasilan seseorang dari jerih
payah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Ahmad).
6). Demikian penting dan mulainya para pebisnis, “ Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah
akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati
syahid.” ( HR. Tirmidzi).
7). Ada sepuluh orang
sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga, di antaranya tujuh sahabat yang
berprofesi sebagai pengusaha sukses: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin
Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair
bin Awwam,
8). Pada era
Kekhalifahan Abbasiyah memerintah di Baghdad Irak, kekhalifahan ketiga Islam,
didirikan oleh dibasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul
Muthalib, berlangsung selama lima abad (132 H=750M sampai 656 H=1258 M) para pebisnis
muslim menguasai perdagangan global, profesi bisnis( pertanian,
perdagangan dan industri).
9).
KH. Mas Mansur mantan Ketua Umum Muhammadiyah ke-4 (1937-
1942)
berkata: “ 80 % didikan Islam kepada
keakhiratan dan 20 % kepada keduniaan. Tetapi kita telah lupa memenangkan yang tinggal 20 % lagi itu sehingga kita
menjadi hina.” ( Hamka, Tasauf Moderen, Cetakan 1 Tahun 1939).
Amanah Konstitusi
The founding fathers (para bapak pendiri bangsa) ini, telah mewariskan dan mengamanahkan konstitusi Republik Indonesia kepada bangsa ini, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 terkait dengan perekonomian yang berbunyi:
a)
Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara
c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tugas Kekhalifahan dan Ilmu Pengetahuan
Allah Swt berfirman: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “ Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau
hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan
kami bertasbih, memujim-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “ Sungguh,
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” ( Q.S. al-Baqarah, 2:30).
Sains, ilmu pengetahuan menjadi penting
dikuasai oleh pemimpin umat, petunjuk al-Quran tentang derajat dan keutamaan
orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan, sungguh merupakan yang sudah jelas
sekali, “… Allah akan mengangkat
(derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (QS.
Al-Mujadalah 58:11). Sedemikian tingginya derajat orang yang berilmu
pengetahuan, sehingga Allah SWT menjadikannya faktor ketiga yang dapat menegakkan
keadilan, setelah Allah SWT dan para
Malaikat, “ Allah menyatakan bahwasanya
tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang
menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (
juga mengatakan yang demikian itu). Taka
da Tuhan melainkan Dia. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Ali
Imran 3:18).
Potret Perekonomian Ummat Islam
Dari sekian banyak problematika-kesengsaraan umat Islam, salah satunya adalah pada bidang ekonomi, sekurang-kurangnya mencakup: a. Tingkat penghasilan (riil) yang rendah;
b.
Tingkat peran serta dan
kemampuan bersaing yang rendah dalam
pengelolaan sumber- sumber
ekonomi;
c.
Tingkat pengangguran yang
tinggi;
d.
Keterbatasan kemampuan skill dalam mengelola kegiatan
bisnis;
e.
Keterbatasan kemampuan dalam
mendayagunakan sumber-sumber informasi
dan teknologi industri;
f.
Ketidakmerataan kemakmuran dan
kesejahteraan hidup yang tinggi.
Gerakan Pembebasan dan Ekonomi Tauhid
Inti Islam itu adalah gerakan pembebasan. Mulai dari hati nurani setiap individu dan berakhir di samudera kelompok manusia. Islam tidak pernah menghidupkan sebuah hati, kemudian hati itu dibiarkannya menyerah tunduk kepada suatu kekuasaan di atas permukaan bumi, selain dari kekuasaan Tuhan Yang Satu dan Maha Perkasa. ( Sayyid Qutb, 2001. Beberapa Studi Tentang Islam, Penerbit Media Dakwah, Jakarta).
Allah Swt tidak akan menolong suatu kelompok manusia yang tidak mau menolong dirinya sendiri, dan tidak menjalankan hukum Tuhan tentang jihad dan perjuangan. “ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri…”( Al-Quran 13: 11). “ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah 5:120).
Ekonomi tauhid, mengajarkan bahwa pemilikan harta-harta (aset-aset) oleh manusia bersifat nisbi (relatif), dan merupakan amanah dari Allah Swt. Hal ini dikarenakan kepemilikan mutlaknya adalah Allah Swt. Pandangan tauhid mengajarkan prinsip ekualitas dan keadilan menjadi perhatian, oleh karena itu setiap manusia di hadapan Allah Swt pada hakekatnya kedudukannya sama, kecuali karena ketakwaannya. (Abdul Munir Mulkhan, 1996, Ideologisasi Gerakan Dakwah Episod Kehidupan M.Natsir dan Azhar Basyir), SIPRESS, Yogyakarta). Esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri dan esensi Islam adalah Tauhid atau peng-Esa-an Allah Swt, tindakan yang menegaskan Allah Swt sebagai yang Esa, Pencipta yang mutlak dan transenden, penguasa segala yang ada.
Kendala Kebangkitan Ekonomi
Aspek kultural, berkaitan dengan budaya, norma, nilai, pandangan hidup, dan kebiasaan yang telah lama mentradisi dan mengakar dalam masyarakat Muslim. Jika budaya bisnis tidak direspons secara baik, maka tidak akan mungkin menguat dan mengakar di kalangan umat Islam. Budaya yang dimaksud adalah proses pembiasaan yang terbentuk karena hasil cipta dari rasa, karya, dan karsa manusia. Proses pembiasaan itu, terbangun dari akal, pengalaman dan cara pandang (world view). Karena Islam memiliki ajaran dan doktrin dalam berbisnis, maka Islam sesungguhnya menjadi sumber inspirasi untuk melakukan aksi bisnis.
Aspek Struktural, berkaitan kebijakan pemerintah yang berimplikasi publik bagi kehidupan
masyarakat Muslim. Pada aspek struktural, dengan mendorong keberpihakan
pemerintah dalam bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam berbisnis,
terutama terkait pada akses informasi dan permodalan (lihat pada halaman
belakang: gambar-1 katalis pemberdayaan).
Aspek Teknis, Berkaitan kompetensi,
kapasitas, profesionalitas, keterampilan teknis, dalam mengelola bisnis.
Entrepeneurship Muhammad SAW
Jejak entrepreneur
Muhammad Saw, mulai merintis karier
dagangnya saat berumur 12 tahun, dan memulai usahanya sendiri ketika berumur 17
tahun. Pekerjaan sebagai pedagang terus dilakukannya hingga menjelang
beliau menerima wahyu (berusia sekitar
37 tahun). Kenyataan ini menegaskan bahwa Muhammad Saw telah menekuni dunia
bisnis selama lebih kuran 25 tahun. Sehingga Muhammad Saw sebagai pebisnis
lebih lama dari masa kerasulan beliau yang berlangsung 23 tahun (13 tahun di
Makkah dan 10 tahun di Madinah Almunawaroh).
Masjid Pusat Peradaban
Ummat Islam dapat
melakukannya secara berjamaah kelembagaan yang terorganisir, rapi, teratur,
transparan dan terkoordinasi dengan baik serta bekerja sama sesama umat Islam. “Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang
berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti
suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Q.S. ash-Shaff:4).
Ketika Rasulullah Saw hijrah ke kota Yatsrib, kini kota al-Madinah al-Munawaroh, yang pertama sekali dibangun Rasulullah Saw Masjid Quba. Sedemikian penting dan strategisnya keberadaan Masjid, sehingga Rasulullah Saw dapat mengawali perjuangannya dalam menyebarkan Risalah Islam, adalah berdakwah, dan membina generasi terbaik. Dari Masjid pula basis peradaban baru dikukuhkan. Masjid dimakmurkan, “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah 9:18).
Rasulullah Saw
menjadikan Masjid sebagai sentra utama seluruh pembinaan dan aktivitas
keummatan, baik dalam aspek tarbiyah (pembinaan) maupun pembentukan karakter
para sahabat. Sehingga mereka memiliki keimanan dan ketakwaan yang sangat kuat
dan kokoh kepada Allah Swt. Demikian juga aspek-aspek lainnya termasuk politik,
strategi perang, perekonomian, hukum, sosial, dan budaya. Masjid menjadi pusat
utama ibadah bagi umat Islam, sejak dari ibadah mahdlah yang bersifat ritual, hingga kepada ibadah yang bersifat ghoiro mahdlah (ibadah muamalah) yang bersifat sosial.
Masjid dan Pasar
Kegiatan perekonomian
mendapat perhatian besar dari Rasulullah Saw. Di depan Masjid Quba terapat
lapangan yang luas, menjadi tempat
pedagang untuk menawarkan berbagai aneka macam produk. Pasar pertama umat Islam
“ Suqul Anshar” dibangun di Madinah setelah membangun
masjid Nabawi. Kenyataan ini dapat dilihat sampai saat ini,
bahwa di sekitar lokasi Masjidil Haram di Makkah, dan Masjid Nabawi di Madinah
ditemukan pasar. Masjid menjadi poros pemberdayaan ekonomi ummat Islam.
Sehingga hal ini dapat membawa kesejahteraan dan terhindar dari kemiskinan.
(lihat gambar-2, skema awal upaya membangun ekonomi ummat).
Uang dan harta penting, untuk menggerakan kekhusyu’an (upaya mengerahkan segenap pikiran dan hati hanya kepada Allah SWT), dan keleluasaan untuk beribadah dalam pengertian luas, termasuk untuk menegakkan ajaran Islam. Hal ini tak mungkin berjalan lancar dan optimal, jika tidak ditopang oleh biaya, dana yang cukup. Ekonomi kuat, untuk berjayanya dakwah. baik. Perniagaan pun tidak akan pernah mengalami kerugian, “ Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.” (QS. Ash-Shaff 61:10-11) ###
*) -Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim
se-Indonesia (ICMI) Banjarmasin 1995-2010;
-Direktur Pusat Inkubasi
Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Kalsel 1995-2015;
-Ketua Pengurus Kopsyah BMT Ummah
Banjarmasin 1995-2016;
-Anggota Komisi Peberdayaan Ekonomi Ummat
MUI Kalsel 2016 sd sekarang;
-Anggota Majelis Syuro Dewan Dakwah
Islamiyah Indonesia Prov. Kalimantan Selatan;
ARTI PENTING RUMAH TANGGA DALAM SEBUAH NEGARA
Oleh : Ustadz H. Chairani Idris
بسم الله الرحمن الرحيم
1. Pendahuluan
Allah berfirman dalam Al Qur’an Surah 66 Ayat 6 (At Tahrim)
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.Diri dan keluarga itu artinya Rumah tangga dengan segala aspeknya. Minimal ada 3 Unsur dalam rumah tangga yang ideal:
1) Suami
sebagai kepala rumah tangga
2) Isteri
dan
3) Anak
Dua orang suami istreri berapapun jumlah
anak mereka, punya kewajiban dan tangung jawab terhadap anak-anak. Bukan
sekedar melahirkan dan membesarkan, tetapi mendidiknya setinggi mungkin hingga
sampai menentukan jodohnya bila sudah dewasa.
Rasulullah SAW bersabda :
Kewajiban orangtua terhadap anak ada 3 perkara :
1) Membaguskan
namanya
2) Mendidiknya
3) Mengawinkannya
Dalam Islam Rumah Tangga diatur sedemikian
rupa dari A sampai Z (sangat komperhensif). Dimulai dari hasrat ingin mencari
jodoh sampai perkawinan lalu beranak pinak punya keturunan memiliki harta
dst-dst.
2. Anjuran untuk Kawin/ Menikah:
Allah Berfirman : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja (QS 4 : 3) dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS 30 : 21) Rasulullah SAW bersabda
Dari ‘Aisyah : kawinilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bag kamu (HR Hakim dan Abu Daud)
تناكحوا تكثروا فإني
أباهي بكم الأمم يوم القيامة
Nikahlah kalian dan banyaki anak sesungguhnya aku sangat senang dengannya banyaknya umatku pada hari kiamat
3. Waktu Kawin yang ideal
Semua orang yang normal, baik laki-laki
maupun wanita pasti punya hasrat untu bercinta dan ini meruakan pemberian
Illahi Rabbi
Ada bait lagu atau nyanyian yang sangat popular di
masyarakat kita.
-
Rasa cinta pasti ada
Pada makhluk yang bernyawa
Sejak lama sampai kini
Tetap suci dan Abadi
Takkan hilang selamanya
Hingga sampai akhir masa
Renungkanlah
-
Perasaan insan sama
Dicintai dan yang mencinta
Bukan ciptaan manusia tapi takdir
yang kuasa
-
Janganlah engkau mungkiri
Kehendak yang tuhan beri
Biasanya hasrat bercinta yang ideal pada
usia SMA atau 17 th keatas. Ini biasanya masa-masa awal berkenalan antara
pemuda dengan pemudi yang bisa berlanjut pada jenjang pernikahan &
walimatul ‘Ursy.
UU RI no 1 th 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyebutan :
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.
Adapun waktu melangsungkan perkawinan
menurut UURI no 1 th 1974 pasal 7 ayat 1 pria umur 19 th dan wanita 16 th.
Namun apabila kita ingin mencontoh Nabi
Besar Muhammad SAW. Beliau kawin pada usia 25 th. Dan ini menurut penulis
adalah usia ideal bagi seorang pria.
4. Rumah Tangga Pilar Negara paling Fundamental
Kita sering mendengar cita-cita pendiri bangsa, khususnya NKRI bahwa tujuan utamanya adalah terwujudnya Negara adil makmur dibawah Ridha dan Ampunan Allah SWT atau yang disebut
Tapi sayang disayang sudah 76 th lebih Indonesia merdeka apakah Indonesia sudah Adil dan Makmur? Jawabannya ada di hati kita masing-masing.
Ijinkan penulis mengemukakan sebuah teori :
Negara yang baik adil dan makmur dalam
bahasa arab بلدة طيبة
harus dimulai dari manusia-manusia yang baik disebut إنسان طيبة Pria & Wanita sama – sama إنسان طيبة mengikat janji suci dalam ikatan cinta dan
kasih sayang menikah mendirikan rumah tangga yang disebut بيوت طيبة .
Apabila Rumah Tangga di kiri kanannya di muka dan dibelakangnya semua طيبة maka terbentuklah قرية طيبة kawasan yang baik. Taruhlah RT/ RW/ Kelurahan/ Pedesaan/ Lanjut Kecamatan terus Kabupaten/kota. Untuk tingkat Provinsi dapat kita sebut مدينة طيبة dan selanjutnya apabila semua Provinsi menjadi provinsi yang baik barulah Negara bisa dikategorikan بلدة طيبة
Kemudian setelah itu, apabila aturan
bernegara sesuai dengan aturan atau hukum dan perundang-undangan Allah SWT.
Baru akan terwujud و رب غفور
. Demikian sebatas teori bahwa Negara adil da makmur itu bisa terwujud apabia pilar
utamanya diawali dari Rumah Tangga yang penghuninya إنسان طيبة
Perhatkan Firman Allah SWT :
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik
laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan. (QS 16 : 97)
Dari ayat tersebut diatas terdapat kalimat
حيوة طيبة
/ kehidupan yang baik. Orang per orang baik laki-laki maupun perempuan. Allah
berikan kehidupan yang baik dengan syarat yang bersangkutan Beriman dan Beramal
shaleh atau sebaliknya beramal Shaleh dan Beriman.
Rumah tangga yang dihuni oleh suami isteri
dan anak – anak yang beriman dan beramal shaleh disebut بيوت طيبة
merupakan cikal bakal dari بلدة طيبة و رب غفور
. sebagaimana teori yang kita kemukakan diatas.
Itulah arti penting Rumah tangga dalam sebuah Negara.
5. Bagaimana dengan Indonesia?
Keinginan para pendiri bangsa sangatlah
ideal. Mari kita lihat pembukaan UUD th 1945.
Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah
hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan, pergerakan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat dan
sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk
suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusian Yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Begitu luhurnya cita-cita para pendiri
Bangsa kita. Akan tetapi bagaimana dengan keadaan sebenarnya saat ini?
Sejak 1998, bangsa Indonesia memasuki
proses ‘belajar’ demokrasi atau demokratisasi dengan plus-minusnya. Suatu
problem mendasar sedang dialami kehidupan berbangsa pada masa demokrasi ini
adalah kecendrungan terjadinya pproses degradasi etika sosial atau krisis
akhlak ditengah masyarakat.
Disorientasi etika sosial itu, sejak dari
persoalan perilaku korupsi, narkoba, minuman keras/oplosa, etika lingkungan,
pergaulan bebas, etika sopansantun, intoleransi, etika lalu-lintas, tidak
saling menghormati dan menghargai antar sesama, maraknya perilaku ‘begal’, dll,
yang semua itu menunjukkan proses disorientasi akhlak sosial- berbangsa. Jika
fenomena sosial ini diabaikan dan tanpa mendapat respon optimal dari berbagai
kalangan terkait, dapat saja ke depan, bangsa ini mengalami persoalan krisis
peradaban dan lemahnya daya saing dengan bangsa lain.
Sebagai bangsa yang mengedepankan
nilai-nilai religiusitas, perlu adanya upaya penguatan etika dan ahlak generasi
muda dengan pemberdayaan institusi keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam
jangka panjang (longterm), peran institusi pendidikan (keluarga, sekolah dan
masyarakat) perlu menjadi perhatian penting, sebagai upaya membangun sumber
daya manusia (human-resources) sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang
diharapkan.
Harapan besar ada pada generasi Muda sekarang.
6. Penutup
Khusus kepada para peserta pelatihan,
dewan da’wah Islamiyyah Indonesia berharap:
1) Bangunlah
diri kalian sebagai kader Ummat dan Bangsa yang militan
berporos pada إنسان طيبة
2) Bagi
yang belum berumah tangga segera menikah dirikan Rumah
Tangga ideal ( بيوت طيبة )
3) Ikuti perkembangan zaman dengan pikiran yang cerdas, tindakan yang berani dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundangundangan.
4) Pegang teguh dan laksanakan semboyan salah seorang pendiri bangsa
H.O.S Cokroaminoto
a. Sebersih-bersih
tauhid (ASWAJA)
b. Setingg-tinggi
ilmu pengetahuan
c. Sepandai-pandai siyasah
5) Saatnya kita bangkit dan melaksanakan isi surah al Mudatsir ayat 1-7)
1. Hai orang yang berkemul (berselimut), 2. bangunlah,
lalu berilah peringatan! 3. dan Tuhanmu agungkanlah! 4. dan pakaianmu
bersihkanlah, 5. dan perbuatan dosa tinggalkanlah, 6. dan janganlah kamu
memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. 7. dan untuk
(memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.
Banjarmasin, 2 Sya’ban 1443 H/ 5 Maret 2022 M
Ustadz. H. Chairani
Idris Ketua DD Kal-Sel
Rabu, 09 Maret 2022
POSISI DAN KONDISI UMMAT ISLAM DALAM KONSETELASI POLITIK NASIONAL
Oleh : Dr. Mohammad Effendy, SH., MH.
I.
Kondisi Sosial Politik.
Era reformasi yang ditandai dengan
jatuhnya rezim ordebaru setelah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa memberi
harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk memulai melakukan pembenahan dan
perubahan secara menyeluruh. Jargon
reformasi yang sangat terkenal ketika itu adalah upaya melakukan perubahan
bidang politik, ekonomi dan hukum.
Perubahan bidang politik ditandai dengan
keluarnya paket undang-undang, yakni; Unang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang
Partai Politik, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang pemilihan Umum, dan
Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
Perubahan
bidang Ekonomi ditandai dengan keluarnya beberapa undang-undang antara
lain adalah; Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai
perubahan dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992.
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai perubahan
dari Undang-Undang No. 13 Tahun 1968.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang No.
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaiangan Usaha Tidak
Sehat. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan
Nepotisme.
Sementara perubahan bidang hukum ditandai
dengan langkah yang sangat drastis yakni melakukan perubahan sebanyak 4 kali
terhadap UUD 1945. Salah satunya adalah
penyempurnaan Pasal 28 UUD 1945 yang memuat tambahan daftar Hak Asasi Manusia
(HAM). Sebelum amandemen terhadap UUD
1945 telah didahului dengan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM disusul dengan lahirnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM Berat.
Arah
politik hukum reformasi yang ingin dikembangkan adalah meliputi beberapa hal
antara lain; (1) Reorientasi kelembagaan yang ditandai dengan amandemen UUD
1945 sebanyak 4 kali, (2) Memperkuat posisi lembaga DPR, (3) Peningkatan peran
dan fungsi Partai Politik, (4) Perbaikan penyelenggaraan Pemilihan Umum, (5) Pemberian
otonomi yang luas kepada Daerah, (6) Penerapan prinsip-prinsip Good Governance. (7) Pemberantasan Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (KKN), (8) Perubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata semangat
reformasi kian waktu makin memudar.
Penurunan semangat reformasi mulai dirasakan pada ujung pemerintahan
periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Wapresnya Boediono. Kondisi penurunan semangat reformasi lebih
diperparah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
secara langsung yang pada awalnya diharapkan memacu perkembangan demokrasi, tapi
kemudian yang terjadi adalah sebaliknya.
Muncul kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang didukung oleh
penyandang dana dari kalangan pengusaha-pengusaha besar. Dampaknya adalah kebijakan Kepala Daerah telah tersandera oleh kepentingan penyandang dana, sehingga tidak lagi berpihak kepada kepentingan
masyarakat.
Keterlibatan para pengusaha besar dalam
pemilihan kepala daerah/Wakil Kepala Daerah kemudian merambat kepada pemilihan
kepemimpinan nasional, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden. Terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Yusuf
Kalla pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari adanya kekuatan
besar yang berada di belakang mereka.
Keadaan yang demikian terus berlanjut dalam Pilpres Tahun 2019 dengan
terpilihnya kembali Patahana Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin.
Sulit dipungkiri bahwa penyelenggaraan
pemerintahan sekarang ini berada di bawah pengaruh dua kekuatan oligarki, yakni
kekuatan oligarki ekonomi dan kekuatan oligarki politik. Dua kekuatan oligarki tersebut telah menyatu
dalam suatu konspirasi yang saling menguntungkan. Oligarki politik telah memerankan dirinya
sebagai pemberi legitimasi dalam berbagai produk hukum dan kebijakan publik
yang membuka akses bagi pengembangan oligarki ekonomi.
Kuatnya kekuatan oligarki politik dan
ekonomi Nampak terlihat saat lahirnya produk hukum yang mendapat reaksi keras
dari berbagai elemen masyarakat yakni; Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal
dengan sebutan Omnibus Law. Istilah Omnibus Law dan sering juga disebut Omnibus Bill sebenarnya merupakan
tradisi di negara yang menganut aliran common
law – Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat yang berisi berbagai pengaturan
dan digabung dalam satu produk hukum.
Gagasan untuk membuat produk hukum dalam
bentuk “Omnibus Law Cipta Kerja” didasarkan
kepada pemikiran bahwa secara faktual
kondisi yang terjadi di Negara kita adalah tumpang tindihnya regulasi, sehingga
perlu ada upaya untuk memangkas birokrasi yang selama ini dinilai menghambat
pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, para pengkritik menilai
bahwa inisiatif untuk melahirkan “Omnibus Law Cipta Kerja” tidak sekedar
memangkas jaringan birokrasi, tetapi ada kepentingan konglemerasi yang
tersembunyi di balik semua kebijakan tersebut.
Indikasi adanya kepentingan konglemerasi
terlihat dalam proses penyusunan naskah akademik dan RUU yang dianggap tidak
transparan, pembahasan di DPR yang begitu tergesa-gesa tanpa melakukan uji
publik yang optimal, serta adanya perbedaan draft naskah yang satu dengan draft
naskah yang lain. Oleh karena itu ketika Rancangan Undang-Undang
Omnibus Law Cipta Kerja sedang dalam
proses pembahasan di DPR terjadi reaksi
penolakan yang sangat kuat dari berbagai elemen masyarakat baik di Pusat maupun
di Daerah. Akan tetapi meski reaksi
penolakan begitu kuat, namun pada akhirnya ia tetap disahkan menjadi
Undang-Undang yang sekarang dikenal sebagai Undang-Undang No.11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Dalan bagian konsideran disebutkan, bahwa
dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang
seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan
globalisasi ekonomi. Selanjutnya
disebutkan, bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai
aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan
ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk
peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
RUU Cita Kerja yang dalam proses pembuatan
dan pembahasannya mendapat reaksi dan penolakan kuat dari masyarakat, dalam
perkembangannya beberapa elemen masyarakat kemudian mengajukan permohonan untuk
pengujian formil dan masuk dalam register kepanitraan MK di bawah Nomor :
91/PUU-XVIII/2020. Amar Putusan Mahkamah
Konstitusi menyebutkan :
Dalam
Pokok Permohonan.
1.
Menyatakan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II tidak dapat diterima.
2.
Mengabulkan permohonan Pemohon III,
Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI untuk sebagian.
3.
Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini
diucapkan.
4.
Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap
berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang
waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
5.
Memerintahkan kepada pembentuk
undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu palijng lama 2 (dua)
tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut
tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara
permanen.
6.
Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2
(dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan
Undang-Undang Noo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573), maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan
undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Noo 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku
kembali.
7.
Menyatakan untuk menangguhkan segala
tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak
dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan
Undang-Undang Noo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573).
8.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
9.
Menolak permohonan para Pemohon untuk
selain dan selebihnya.
Salah satu maksud terselubung dalam materi
UU Cipta Kerja adalah kebijakan untuk melakukan sentralisasi kekuasaan karena
adanya penarikan kewenangan yang tadinya merupakan kewenangan Daerah kemudian
diubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Implikasi sosial dan politik akibat
penerapan pola sentralisasi antara lain
dapat dikemukakan :
-
Meski masyarakat berada dalam
ketidakberdayaan untuk melakukan perlawanan, namun perlu diingatkan bahwa
gejolak sosial akan terjadi ketika masyaraka berada pada titik
terendahnya. Bahkan pada kondisi
masyarakat seperti itu tingkat gerakannya dapat di luar kendali dan hal ini
akan mengarah kepada konflik sosial baik secara horizontal maupun antara warga
masyarakat dengan aparat pemerintah.
-
Dalam kondisi bangsa kita seperti sekarang
ini, gejolak sosial dapat terjadi secara bersamaan dan/atau secara beriringan
antar daerah yang satu dengan daerah yang lain.
Kondisi seperti yang kita khawatirkan tersebut sangat berbahaya bagi
keutuhan NKRI.
-
Kekhawatiran tersebut semakin terlihat
saat partai-partai politik juga sudah menerapkan pola sentralisasi yang begitu
kuat, sehingga ketika parpol dimaksud sudah menjadi bagian dari Pemerintah maka
fungsi kontrolnya kian melemah. Pada kondisi seperti ini maka fungsi parpol
sebagai pengendali aspirasi tidak berjalan optimal. Sementara itu parpol di tingkat Daerah tidak
memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan fungsi pengendali aspirasi
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat lokal.
-
Ketidak berdayaan dan/atau ketidak
pedulian Pemerintah Daerah untuk melindungi kepentingan warganya merupakan
embrio timbulnya sikap apatis masyarakat dan hal ini merupakan api dalam sekam
yang sangat berbahaya jika tidak secepatnya ditanggulangi secara bersama-sama.
II.
Ummat
Islam Dalam Konsetelasi Politik.
A.
Sekilas tinjauan historis.
Upaya untuk mengangkat nasib ummat (Islam)
telah dirintis melalui organisasi modern yang berbasis sosial keagamaan yakni
dengan lahirnya Muhammadiyah (1912) dan Nahdhatul Ulama – NU (1926) di
samping beberapa organisasi keagamaan
lainnya seperti Persis dan lain-lain.
Sementara melalui jalur politik telah dimulai dengan lahirnya Serikat
Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah
menjadi organisasi politik yakni Partai Serikat Islam Indonesia (PSII).
Secara sosial historis telah terjadi
polarisasi di kalangan ummat Islam Indonesia terkait dengan tradisi pengamalan
ritual agama yag didasarkan kepada aliran mazhab. Ternyata polarisasi ini memiliki implikasi
yang sangat besar terhadap pilihan warga untuk menentukan hak politiknya. Partai Masyumi harus merelakan warga
Nahdiyyin untuk membentuk partai sendiri dalam Pemilu pertama Tahun 1955. Namun demikian karena para pimpinan partai
terdiri atas orang-orang yang memiliki kapabilitas disertai dengan sikap dan
pemikiran yang terbuka, maka perbedaan wadah politik pada waktu itu tidak
menghambat mereka untuk berjuang bersama di Majelis Konstituante.
Ketika Masyumi dibubarkan oleh Presiden
Soekarno dan tidak mendapat dukungan untuk direhabilitasi di era ordebaru, maka
wadah baru Parmusi tidak cukup kuat dan tidak memiliki representasi yang
memadai untu menampung bekas aktivis Masyumi – dan keadaan ini memang rekayasa
politik ordebaru. Kekosongan wadah
politik bagi ummat Islam terus berlanjut saat keluar kebijakan penyederhaan
partai politik melalui fusi partai yang didasarkan kepada aliran agama dan
nasionalis – yang kemudian melahirkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang
dianggap representasi dari golongan Islam, sementara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dianggap
representasi dari golongan nasionalis sekuler, ditambah dengan Partai
Pemerintah yakni Golongan Karya (Golkar).
Keadaan ini terus berlanjut sampai rezim
ordebaru tumbang dengan lahirnya era reformasi.
Akan tetapi meski era reformasi memberi peluang yang sangat terbuka,
namun tetap saja beban polarisasi tidak dapat dihilangkan, bahkan lebih
meluas. Tokoh-tokoh baru yang memiliki
ikatan bathin dengan Masyumi mendeklarasikan Partai Bulan Bintang (PBB), warga
yang memiliki hubungan emosional dengan Muhammadiyah mendirikan Partai Amanat
Nasional (PAN), sementara warga Nahdiyyin bergabung dengan Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), sementara warga muslim yang mencoba bersikap “netral mazhab” ikut dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan
seterusnya – sebuah kondisi politik yang tetap sulit untuk menyatukan aspirasi
ummat dalam suatu wadah perjuangan bersama.
Hasil Pemilu pasca reformasi (2004 sd
2019) memberikan petunjuk yang cukup jelas bahwa Partai-Partai yang memiliki
bendera “Islam” tidak berhasil masuk dalam jajaran Partai Politik papan atas
dalam perolehan suara dan kursi di DPR RI.
Bahkan, sekiranya jumlah perolehan kursi partai politik yang berbendara
“Islam” di gabung tetap saja tidak dapat mengimbangi kekuatan partai politik
papan atas, sehingga suara mereka tidak dapat secara signifikan mempengaruhi
proses pengambilan keputusan dalam kebijakan politik nasional.
B.
Problema
Ummat
sebenarnya perbedaan wadah perjuangan secara politik
tidak menjadi problem jika semuanya memiliki visi dan misi perjuangan yang sama
yakni memadukan visi dan misi kebangsaan dengan visi dan misi nilai-nilai
agama. Akan tetapi tokoh-tokoh politisi
kalangan Islam tetap dalam perbedaan mengenai persepsi pemaduan antara aspek
kebangsaan dan aspek agama, sehingga ada sekelompok yang tetap berjuang
mengangkat formalisasi agama dengan segala symbol-symbolnya, sementara kelompok
lainnya ingin mengangkat dan lebih mengedepankan nilai-nilai agama secara
substansial.
Problem sangat serius yang dihadapi oleh partai dan
politisi Islam adalah keterbatasan kader
yang handal dengan pemikiran intelektual yang mumpuni serta memiliki kapabilitas
yang tinggi sehingga dapat menawarkan gagasan-gagasan besar, ide-ide cemerlang
sebagai alternatif dan solusi persoalan sosial kemasyarakatan di tengah kondisi
bangsa yang kian terpuruk baik secara internal maupun dalam interaksi global.
Kondisi ummat lebih diperparah lagi karena kita tidak
memiliki figur sentral yang lahir dan dibesarkan di luar sekat-sekat
polarisasi. Meski sebenarnya kita
memiliki tokoh-tokoh netral, namun tetap saja tokoh-tokoh netral tersebut
dianggap dekat dan/atau dianggap bagian dari kelompok tertentu yang masuk dalam
lingkaran polarisasi. Akibatnya,
pemikiran tokoh-tokoh netral tersebut mendapat hambatan untuk menjadi referensi
bersama.
Walaupun demikian masih banyak tokoh-tokoh Muslim yang
memiliki pemikiran dan gagasan besar namun mereka berjuang melalui jalur lain
bukan jalur politik. Akan tetapi sangat
disayangkan tokoh-tokoh kita ini tidak mendapat dukungan secara politik karena
gagasannya tidak mencerminkan formalisasi agama yang menjadi modal pencitraan.
Bahkan, gagasan yang mereka lontarkan sering dianggap berseberangan dan terkadang disebut “pikiran liberal”.
Fakta lain yang juga sangat memprihatinkan adalah;
kegiatan politik bagi para “politisi Islam” tidak dimaksudkan sebagai sarana
perjuangan untuk memperbaiki nasib ummat, tetapi semata-mata sebagai
“pekerjaan” seperti layaknya profesi lain.
Keadaan yang demikian tentu membawa kepada situasi yang tidak kondusif,
karena mereka berada dalam situasi yang rentan terhadap godaan.
Kita merindukan suara lantang dari politisi parpol
“Islam” yang memberikan krtikan tajam terhadap suatu kebijakan pemerintah yang
dapat merugikan kepentingan masyarakat luas, tapi kritikan dimaksud disertai
dengan analisis yang komprehensif
berdasarkan agumentasi ilmiah. Ruang persidangan DPR terasa sunyi dengan
perdebatan yang berisi uraian analisis yang sarat dengan referensi mengenai
kondisi sosial politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana
pernah dilakukan politisi angkatan pertama di negeri ini.
Perjuangan Ummat Islam melalui jalur politik nampaknya
masih memerlukan waktu yang panjang untuk dapat menyatukan visi dan misi
segenap elemen masyarakat muslim yang secara historis telah mengalami
polarisasi terutama dalam perbedaan mazhab.
Meski perbedaan yang terjadi lebih banyak bidang mazhab fiqh, tapi nampaknya membawa dampak
yang cukup besar dalam penyatuan visi politik.
Oleh karena itu program jangka panjang yang perlu
dilakukan adalah materi da’wah yang disampaikan oleh para aktivis da’i sebaiknya
lebih mengarah kepada perbaikan kehidupan sosial ekonomi ummat serta membangun
interaksi antar saudara sebangsa menuju ke arah yang lebih kondusif Sekiranya ummat memerlukan uraian yang
berkaitan dengan bimbingan dan pelaksanaan ritual keagamaan, maka jawaban yang
disampaikan adalah petikan pendapat ulama dari berbagai mazhab tanpa harus
menyatakan mazhab mana yang dianggap benar.
Ummat sebaiknya kita berikan keyakinan bahwa para
Ulama dari berbagai mazhab itu ketika menyatakan pendapatnya setelah melalui
kajian mendalam terhadap sekian banyak referensi keagamaan, melakukan
perbandingan serius dari pendapat guru-guru mereka, sehingga pendapat dan
ijtihad yang sampai kepada kita insya Allah dapat diikuti.
Ummat harus diberikan penyadaran bahwa perbedaan pandangan
nilai-nilai keagamaan terlebih lagi dalam “mazhab fiqh” tidak perlu menjadi
perdebatan panjang. Semua aliran mazhab
fiqh memiliki kelebihannya sendiri-sendiri, dan silahkan ummat menentukan
pilihannya tanpa ketakutan yang berlebihan karena melakukan kesalahan. Islam adalah agama yang mudah dipahami dan
dilaksanakan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajarannya berisikan
nilai-nilai universal untuk kemanusiaan.
Banjarmasin, 06 Maret 2022
CURRICULUM VITAE
1. N a m a : Dr. H. MOHAMMAD EFFENDY, SH.,MH.
2. N I P : 19580320
198503 1 001
3. Tempat & tgl lahir : Barabai, 20 Maret 1958
4. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum
ULM
5. Pangkal/Gol. : Pembina Utama Muda – IV/C
6. Pendidikan :
a. Fakultas Hukum Unlam (S1) Tamat Tahun 1983
b. Pascasarjana (S2) Bidang Kajian Tata Negara/ Unpad Bandung Tahun
1996;
c. Program Doktor (S3) Bidang Kajian Tata Negara Unpad Bandung 2011.
7. Pengalaman pelatihan/training/Konferensi
Internasional
:
a.
Training for Management Universities
di Utrech University – Belanda December 2014.
b.
Training for Management
Universities di New Castile University – Australia May,
2015.
c.
Overseas Non Degree
Training/Staff Development Project IDB 7in1 “Learning Program On strategic
Leadership and Governance for College Deans and Vice Rector of Lambung
Mangkurat University, di Manila – Philipina, November. 2016.
d.
Joint Working for Indonesia and
France di
Prancis – April 2016
e.
International Seminar – Research on
Indonesia’s Legal System - Leiden Law School of Leiden University –
Belanda, May, 2018.
8.
Pengalaman Pekerjaan.
a. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara
(1990)
b. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (1997)
c. Pembantu Dekan II (2000 – 2003)
d. Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Unlam (sampai sekarang)
e. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan 2003-2008
f. Anggota Tim Fasilitator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2007/2008;
g. Pengajar Hukum Administrasi Badan Diklat Pemerintah Provinsi KalSel.
h. Tim
Ahli/Konsultan Perancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah;
i.
Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Kalsel (2015 – 2018)
j. Dekan Fakultas Hukum ULM 2014 - 2018
Banjarmasin, Maret 2022
Yang membuat
Dr.
MOHAMMAD EFFENDY, SH., MH.
Dulu Rasanya Umur 30, 40, bahkan 50 Itu Masih Begitu Jauh
Sekarang tiba-tiba kita sudah berada di usia yang dulu kita anggap tua. Tanpa sadar, waktu telah membawa kita sejauh ini Orang-orang yang du...
-
MC: Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, washalatu wasalamu ‘ala asyrafil anbiya-i wal mursalin, wa ‘...
-
_*UNDANGAN SHALAT JENAZAH *===========================* *إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَِـــــــــــيْهِ رَاجِـــــــــــعُون* *_TELAH MENINGGA...
-
Ibn Khaldun dalam Muqaddimah sudah menulis sebuah hukum sosial yang tragis: "Ketika negara masih kokoh, pajak sedikit namun...