Rabu, 09 Maret 2022

POSISI DAN KONDISI UMMAT ISLAM DALAM KONSETELASI POLITIK NASIONAL



 

Oleh : Dr. Mohammad Effendy, SH., MH.

 

I.         Kondisi Sosial Politik.

Era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim ordebaru setelah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa memberi harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk memulai melakukan pembenahan dan perubahan secara menyeluruh.  Jargon reformasi yang sangat terkenal ketika itu adalah upaya melakukan perubahan bidang  politik, ekonomi dan hukum.

Perubahan bidang politik ditandai dengan keluarnya paket undang-undang, yakni; Unang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Perubahan  bidang Ekonomi ditandai dengan keluarnya beberapa undang-undang antara lain adalah; Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992.  Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 1968.  Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat.  Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme.

Sementara perubahan bidang hukum ditandai dengan langkah yang sangat drastis yakni melakukan perubahan sebanyak 4 kali terhadap UUD 1945.  Salah satunya adalah penyempurnaan Pasal 28 UUD 1945 yang memuat tambahan daftar Hak Asasi Manusia (HAM).  Sebelum amandemen terhadap UUD 1945 telah didahului dengan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disusul dengan lahirnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Berat.

Arah politik hukum reformasi yang ingin dikembangkan adalah meliputi beberapa hal antara lain; (1) Reorientasi kelembagaan yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, (2) Memperkuat posisi lembaga DPR, (3) Peningkatan peran dan fungsi Partai Politik, (4) Perbaikan penyelenggaraan Pemilihan Umum, (5) Pemberian otonomi yang luas kepada Daerah, (6) Penerapan prinsip-prinsip Good Governance. (7) Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), (8) Perubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata semangat reformasi kian waktu makin memudar.  Penurunan semangat reformasi mulai dirasakan pada ujung pemerintahan periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Wapresnya Boediono.  Kondisi penurunan semangat reformasi lebih diperparah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang pada awalnya diharapkan memacu perkembangan demokrasi, tapi kemudian yang terjadi adalah sebaliknya.  Muncul kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang didukung oleh penyandang dana dari kalangan pengusaha-pengusaha besar.  Dampaknya adalah  kebijakan Kepala Daerah telah tersandera  oleh kepentingan penyandang dana, sehingga  tidak lagi berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Keterlibatan para pengusaha besar dalam pemilihan kepala daerah/Wakil Kepala Daerah kemudian merambat kepada pemilihan kepemimpinan nasional, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden.  Terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014  tidak dapat dilepaskan dari adanya kekuatan besar yang berada di belakang mereka.  Keadaan yang demikian terus berlanjut dalam Pilpres Tahun 2019 dengan terpilihnya kembali Patahana Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin.

Sulit dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini berada di bawah pengaruh dua kekuatan oligarki, yakni kekuatan oligarki ekonomi dan kekuatan oligarki politik.  Dua kekuatan oligarki tersebut telah menyatu dalam suatu konspirasi yang saling menguntungkan.  Oligarki politik telah memerankan dirinya sebagai pemberi legitimasi dalam berbagai produk hukum dan kebijakan publik yang membuka akses bagi pengembangan oligarki ekonomi.

Kuatnya kekuatan oligarki politik dan ekonomi Nampak terlihat saat lahirnya produk hukum yang mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat yakni; Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal dengan sebutan  Omnibus Law.  Istilah Omnibus Law dan sering juga disebut Omnibus Bill sebenarnya merupakan tradisi di negara yang menganut aliran common law – Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat yang berisi berbagai pengaturan dan digabung dalam satu produk hukum.

Gagasan untuk membuat produk hukum dalam bentuk “Omnibus Law Cipta Kerja” didasarkan kepada pemikiran  bahwa secara faktual kondisi yang terjadi di Negara kita adalah tumpang tindihnya regulasi, sehingga perlu ada upaya untuk memangkas birokrasi yang selama ini dinilai menghambat pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Meskipun demikian, para pengkritik menilai bahwa inisiatif untuk melahirkan  “Omnibus Law Cipta Kerja” tidak sekedar memangkas jaringan birokrasi, tetapi ada kepentingan konglemerasi yang tersembunyi di balik semua kebijakan tersebut. 

Indikasi adanya kepentingan konglemerasi terlihat dalam proses penyusunan naskah akademik dan RUU yang dianggap tidak transparan, pembahasan di DPR yang begitu tergesa-gesa tanpa melakukan uji publik yang optimal, serta adanya perbedaan draft naskah yang satu dengan draft naskah yang lain.   Oleh karena itu ketika Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sedang dalam proses pembahasan di DPR terjadi  reaksi penolakan yang sangat kuat dari berbagai elemen masyarakat baik di Pusat maupun di Daerah.  Akan tetapi meski reaksi penolakan begitu kuat, namun pada akhirnya ia tetap disahkan menjadi Undang-Undang yang sekarang dikenal sebagai Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalan bagian konsideran disebutkan, bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.  Selanjutnya disebutkan, bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

RUU Cita Kerja yang dalam proses pembuatan dan pembahasannya mendapat reaksi dan penolakan kuat dari masyarakat, dalam perkembangannya beberapa elemen masyarakat kemudian mengajukan permohonan untuk pengujian formil dan masuk dalam register kepanitraan MK di bawah Nomor : 91/PUU-XVIII/2020.  Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan :

Dalam Pokok Permohonan.

 

1.        Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

2.        Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI untuk sebagian.

3.        Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.

4.        Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

5.        Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu palijng lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen.

6.        Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Noo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Noo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali.

7.        Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Noo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

8.        Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

9.        Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Salah satu maksud terselubung dalam materi UU Cipta Kerja adalah kebijakan untuk melakukan sentralisasi kekuasaan karena adanya penarikan kewenangan yang tadinya merupakan kewenangan Daerah kemudian diubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Implikasi sosial dan politik akibat penerapan  pola sentralisasi antara lain dapat dikemukakan :

-           Meski masyarakat berada dalam ketidakberdayaan untuk melakukan perlawanan, namun perlu diingatkan bahwa gejolak sosial akan terjadi ketika masyaraka berada pada titik terendahnya.  Bahkan pada kondisi masyarakat seperti itu tingkat gerakannya dapat di luar kendali dan hal ini akan mengarah kepada konflik sosial baik secara horizontal maupun antara warga masyarakat dengan aparat pemerintah.

-           Dalam kondisi bangsa kita seperti sekarang ini, gejolak sosial dapat terjadi secara bersamaan dan/atau secara beriringan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain.  Kondisi seperti yang kita khawatirkan tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI.

-           Kekhawatiran tersebut semakin terlihat saat partai-partai politik juga sudah menerapkan pola sentralisasi yang begitu kuat, sehingga ketika parpol dimaksud sudah menjadi bagian dari Pemerintah maka fungsi kontrolnya kian melemah. Pada kondisi seperti ini maka fungsi parpol sebagai pengendali aspirasi tidak berjalan optimal.  Sementara itu parpol di tingkat Daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan fungsi pengendali aspirasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat lokal.

-           Ketidak berdayaan dan/atau ketidak pedulian Pemerintah Daerah untuk melindungi kepentingan warganya merupakan embrio timbulnya sikap apatis masyarakat dan hal ini merupakan api dalam sekam yang sangat berbahaya jika tidak secepatnya ditanggulangi secara bersama-sama.

II.      Ummat Islam Dalam Konsetelasi Politik.

 

A.     Sekilas tinjauan historis.

 

Upaya untuk mengangkat nasib ummat (Islam) telah dirintis melalui organisasi modern yang berbasis sosial keagamaan yakni dengan lahirnya Muhammadiyah (1912) dan Nahdhatul Ulama – NU (1926) di samping  beberapa organisasi keagamaan lainnya seperti Persis dan lain-lain.  Sementara melalui jalur politik telah dimulai dengan lahirnya Serikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian  berubah menjadi organisasi politik yakni Partai Serikat Islam Indonesia (PSII).

Secara sosial historis telah terjadi polarisasi di kalangan ummat Islam Indonesia terkait dengan tradisi pengamalan ritual agama yag didasarkan kepada aliran mazhab.  Ternyata polarisasi ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pilihan warga untuk menentukan hak politiknya.  Partai Masyumi harus merelakan warga Nahdiyyin untuk membentuk partai sendiri dalam Pemilu pertama Tahun 1955.  Namun demikian karena para pimpinan partai terdiri atas orang-orang yang memiliki kapabilitas disertai dengan sikap dan pemikiran yang terbuka, maka perbedaan wadah politik pada waktu itu tidak menghambat mereka untuk berjuang bersama di Majelis Konstituante.

Ketika Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan tidak mendapat dukungan untuk direhabilitasi di era ordebaru, maka wadah baru Parmusi tidak cukup kuat dan tidak memiliki representasi yang memadai untu menampung bekas aktivis Masyumi – dan keadaan ini memang rekayasa politik ordebaru.  Kekosongan wadah politik bagi ummat Islam terus berlanjut saat keluar kebijakan penyederhaan partai politik melalui fusi partai yang didasarkan kepada aliran agama dan nasionalis – yang kemudian melahirkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dianggap representasi dari golongan Islam, sementara  Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dianggap representasi dari golongan nasionalis sekuler, ditambah dengan Partai Pemerintah yakni Golongan Karya (Golkar).

Keadaan ini terus berlanjut sampai rezim ordebaru tumbang dengan lahirnya era reformasi.  Akan tetapi meski era reformasi memberi peluang yang sangat terbuka, namun tetap saja beban polarisasi tidak dapat dihilangkan, bahkan lebih meluas.  Tokoh-tokoh baru yang memiliki ikatan bathin dengan Masyumi mendeklarasikan Partai Bulan Bintang (PBB), warga yang memiliki hubungan emosional dengan Muhammadiyah mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), sementara warga Nahdiyyin bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara warga muslim yang mencoba bersikap “netral mazhab”  ikut dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan seterusnya – sebuah kondisi politik yang tetap sulit untuk menyatukan aspirasi ummat dalam suatu wadah perjuangan bersama.

Hasil Pemilu pasca reformasi (2004 sd 2019) memberikan petunjuk yang cukup jelas bahwa Partai-Partai yang memiliki bendera “Islam” tidak berhasil masuk dalam jajaran Partai Politik papan atas dalam perolehan suara dan kursi di DPR RI.  Bahkan, sekiranya jumlah perolehan kursi partai politik yang berbendara “Islam” di gabung tetap saja tidak dapat mengimbangi kekuatan partai politik papan atas, sehingga suara mereka tidak dapat secara signifikan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan politik nasional.

B.     Problema Ummat

sebenarnya perbedaan wadah perjuangan secara politik tidak menjadi problem jika semuanya memiliki visi dan misi perjuangan yang sama yakni memadukan visi dan misi kebangsaan dengan visi dan misi nilai-nilai agama.  Akan tetapi tokoh-tokoh politisi kalangan Islam tetap dalam perbedaan mengenai persepsi pemaduan antara aspek kebangsaan dan aspek agama, sehingga ada sekelompok yang tetap berjuang mengangkat formalisasi agama dengan segala symbol-symbolnya, sementara kelompok lainnya ingin mengangkat dan lebih mengedepankan nilai-nilai agama secara substansial.

Problem sangat serius yang dihadapi oleh partai dan politisi Islam adalah keterbatasan kader  yang handal dengan pemikiran intelektual yang mumpuni serta memiliki kapabilitas yang tinggi sehingga dapat menawarkan gagasan-gagasan besar, ide-ide cemerlang sebagai alternatif dan solusi persoalan sosial kemasyarakatan di tengah kondisi bangsa yang kian terpuruk baik secara internal maupun dalam interaksi global.

Kondisi ummat lebih diperparah lagi karena kita tidak memiliki figur sentral yang lahir dan dibesarkan di luar sekat-sekat polarisasi.  Meski sebenarnya kita memiliki tokoh-tokoh netral, namun tetap saja tokoh-tokoh netral tersebut dianggap dekat dan/atau dianggap bagian dari kelompok tertentu yang masuk dalam lingkaran polarisasi.  Akibatnya, pemikiran tokoh-tokoh netral tersebut mendapat hambatan untuk menjadi referensi bersama.

Walaupun demikian masih banyak tokoh-tokoh Muslim yang memiliki pemikiran dan gagasan besar namun mereka berjuang melalui jalur lain bukan jalur politik.  Akan tetapi sangat disayangkan tokoh-tokoh kita ini tidak mendapat dukungan secara politik karena gagasannya tidak mencerminkan formalisasi agama yang menjadi modal pencitraan. Bahkan, gagasan yang mereka lontarkan sering dianggap berseberangan  dan terkadang disebut “pikiran liberal”.

Fakta lain yang juga sangat memprihatinkan adalah; kegiatan politik bagi para “politisi Islam” tidak dimaksudkan sebagai sarana perjuangan untuk memperbaiki nasib ummat, tetapi semata-mata sebagai “pekerjaan” seperti layaknya profesi lain.  Keadaan yang demikian tentu membawa kepada situasi yang tidak kondusif, karena mereka berada dalam situasi yang rentan terhadap godaan.

Kita merindukan suara lantang dari politisi parpol “Islam” yang memberikan krtikan tajam terhadap suatu kebijakan pemerintah yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas, tapi kritikan dimaksud disertai dengan analisis  yang komprehensif berdasarkan agumentasi ilmiah. Ruang persidangan DPR terasa sunyi dengan perdebatan yang berisi uraian analisis yang sarat dengan referensi mengenai kondisi sosial politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana pernah dilakukan politisi angkatan pertama di negeri ini.

Perjuangan Ummat Islam melalui jalur politik nampaknya masih memerlukan waktu yang panjang untuk dapat menyatukan visi dan misi segenap elemen masyarakat muslim yang secara historis telah mengalami polarisasi terutama dalam perbedaan mazhab.  Meski perbedaan yang terjadi lebih banyak bidang  mazhab fiqh, tapi nampaknya membawa dampak yang cukup besar dalam penyatuan visi politik.

Oleh karena itu program jangka panjang yang perlu dilakukan adalah materi da’wah yang disampaikan oleh para aktivis da’i sebaiknya lebih mengarah kepada perbaikan kehidupan sosial ekonomi ummat serta membangun interaksi antar saudara sebangsa menuju ke arah yang lebih kondusif  Sekiranya ummat memerlukan uraian yang berkaitan dengan bimbingan dan pelaksanaan ritual keagamaan, maka jawaban yang disampaikan adalah petikan pendapat ulama dari berbagai mazhab tanpa harus menyatakan mazhab mana yang dianggap benar.

Ummat sebaiknya kita berikan keyakinan bahwa para Ulama dari berbagai mazhab itu ketika menyatakan pendapatnya setelah melalui kajian mendalam terhadap sekian banyak referensi keagamaan, melakukan perbandingan serius dari pendapat guru-guru mereka, sehingga pendapat dan ijtihad yang sampai kepada kita insya Allah dapat diikuti.

Ummat harus diberikan penyadaran bahwa perbedaan pandangan nilai-nilai keagamaan terlebih lagi dalam “mazhab fiqh” tidak perlu menjadi perdebatan panjang.  Semua aliran mazhab fiqh memiliki kelebihannya sendiri-sendiri, dan silahkan ummat menentukan pilihannya tanpa ketakutan yang berlebihan karena melakukan kesalahan.  Islam adalah agama yang mudah dipahami dan dilaksanakan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajarannya berisikan nilai-nilai universal untuk kemanusiaan.

 

Banjarmasin, 06 Maret 2022

 

 

 

CURRICULUM VITAE

1. N a m a             : Dr. H. MOHAMMAD EFFENDY, SH.,MH.

2. N I P                  : 19580320 198503 1 001

3. Tempat & tgl lahir  : Barabai, 20 Maret 1958

4. Pekerjaan        : Dosen Fakultas Hukum ULM

5. Pangkal/Gol.   : Pembina Utama Muda – IV/C

6. Pendidikan      :

    a. Fakultas Hukum Unlam (S1) Tamat Tahun 1983

    b. Pascasarjana (S2) Bidang Kajian Tata Negara/ Unpad Bandung Tahun 1996;

    c. Program Doktor (S3) Bidang Kajian Tata Negara Unpad Bandung 2011.

 

7.  Pengalaman pelatihan/training/Konferensi Internasional :

a.      Training for Management Universities di Utrech University – Belanda December 2014.

b.      Training for Management Universities di New Castile University – Australia May, 2015.

c.      Overseas Non Degree Training/Staff Development Project IDB 7in1 “Learning Program On strategic Leadership and Governance for College Deans and Vice Rector of Lambung Mangkurat University, di Manila – Philipina, November. 2016.

d.      Joint Working for Indonesia and France di Prancis – April 2016

e.      International Seminar – Research on Indonesia’s Legal System - Leiden Law School of Leiden University – Belanda, May, 2018.

 

8.   Pengalaman Pekerjaan.

    a. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (1990)

    b. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (1997)

    c. Pembantu Dekan II (2000 – 2003)

    d. Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Unlam (sampai sekarang)

    e. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan 2003-2008

    f. Anggota Tim Fasilitator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2007/2008;

    g. Pengajar Hukum Administrasi Badan Diklat Pemerintah Provinsi KalSel.

    h. Tim Ahli/Konsultan Perancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah;

     i.  Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Kalsel (2015 – 2018)

    j.  Dekan Fakultas Hukum ULM 2014 - 2018

Banjarmasin,    Maret 2022

Yang membuat

 

Dr. MOHAMMAD EFFENDY, SH., MH.



[1] Makalah disampaikan dalam kegiatan Pengayaan Wawasan Aktivis Da’wah di Era Global dilaksanakan oleh Dewan Da’wah Islam Indonesia (DDII) Wilayah Kalimantan selatan 5 – 6 Maret 2022.

[2] Dosen Fakultas Hukum ULM Banjarmasin.

DINAMIKA PEMIKIRAN ISLAM; MENJAWAB TANTANGAN PERKEMBANGAN SAINTEK SERTA PERBEDAAN MADZHAB


Oleh: Wahyudi Ibnu Yusuf (Mahasiswa Program Doktoral Jurusan Ilmu Syariah UIN Antasari)

 

Pendahuluan

Pemikiran Islam   atau al fikr al Islami sebegaimana didefinisikan oleh Muhammad Husain Abdullah dengan :

الفكر الإسلامي هو الحكم على الواقع من وجهة نظر الإسلام

 

Menyikapi suatu fakta atau peristiwa menurut sudut pandang Islam.[1]

Berdasarkan definisi di atas ada tiga unsur dalam pemikiran Islam: fakta/peristiwa, status hukum dan pengkaitan fakta/peristiwa dengan hukum. fakta bisa berupa benda dan bisa berupa perbuatan. Jika fakta berupa benda maka status hukumnya hanya dua; halal atau haram. Hal ini karena mengacu pada kaidah hukum asal benda adalah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan jika fakta yang hendak dihukumi berupa perbuatan maka terikat dengan salah satu hukum yang lima (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram) atau dengan kata lain hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum Islam.

Dari sisi cakupannya pemikiran Islam terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang berkaitan dengan akidah Islam seperti rukun-rukun iman. Jenis kedua pemikiran Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah seperti bolehnya jual beli dan haramnya riba.

Asas hukum Islam ada dua; akal dan wahyu. Akal digunakan dalam rangka pembuktian keberadaan Allah, pembuktian al Quran kalamullah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diistilahkan dengan dalil ‘aqli. Hanya saja perlu diberikan batasan yang tegas bahwa akal hanya boleh digunakan pada perkara yang memang bisa dijangkau olehnya yaitu fakta-fakta yang terindra (mahsus), sedang perkara yang  tidak bisa diindra seperti malaikat, jin, surga, neraka maka akal wajib tunduk pada khabar mu’tabar (al Quran dan hadis mutawatir).  Inilah yang diistilahkan dengan dalil naqli. Dalil naqli merupakan dasar kedua. Dalil naqli juga digunakan dalam perkara hukum (ahkamul khamsah), karena akal manusia tidak akan mampu mengetahui kehendak Allah kecuali merujuk pada khithabullah (seruan Allah), baik yang termaktub dalam al Quran maupun hadis. Posisi akal hanya untuk memahami fakta dan memahami khithabullah (seruan Allah) karena keduanya memang terindra (mahsus).

Ijtihad Untuk Menjawab Perkembangan Sainstek

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa manusia dengan potensi akal yang diberikan oleh Allah SWT, akan menemukan/mengkreasi hal-hal baru. Termasuk dalam sainstek, di antara ciri masyarakat modern adalah kemajuan di bidang sainstek. Hanya saja sebagai seorang muslim yang setiap perbuatannya wajib terikat dengan hukum Islam wajib mencari tahu status hukum hasil perkembangan sainstek tersebut.

Satu-satunya metode yang diakui syari’at untuk menjawab persoalan yang hendak dicari status hukumnya adalah ijtihad, karena metode inilah yang disetujui oleh Nabi Saw saat berdialog dengan Mu’adz bin Jabal saat akan diutus ke Yaman sebagai wali atau hakim bagi penduduk Yaman. Ijtihad menurut ulama Ushul didefinisikan dengan :

اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ يُحَسُّ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ

Mengerahkan segenap kemampuan dalam mencari dugaan terhadap salah satu hukum syara’ sampai batas dimana seorang mujtahid merasa tidak mampu lagi melakukan lebih dari itu.[2]

            Dikatakan “mencari dugaan” karena hukum-hukum qath’i yang dinyatakan di dalam nash tidak memerlukan ijtihad. Dikatakan “atas salah satu hukum syariat” karena ijtihad tidak dilakukan dalam perkara akidah dan pengindraan. Definisi ini juga sekaligus menegaskan bahwa produk ijtihad merupakan hukum syara’. Dia memang Fiqih, namun Fiqih itu sendiri bagian dari syariat Islam. berusaha membedakan Fiqih dengan Syariat dari sisi qath’i dan zhani sejatinya bertentangan dengan definisi ini dan definisi Fiqih itu sendiri. Dikatakan “dalam bentuk dimana seorang mujtahid merasa tidak mampu lagi melakukan lebih dari itu” karena ijtihad dari orang yang lalai dan malas, sementara dia masih memungkinkan untuk menggunakan kemampuannya lebih tinggi lagi tidak terkategori ijtihad.

            Ijtihad hukumnya fardhu kifayah. Tidak boleh terjadi kevakuman ijtihad dalam satu masa, jika terjadi kevakuman maka kaum muslimin semuanya berdosa, kecuali mereka yang mengupayakan adanya satu mujtahid atau lebih.[3] Mengapa bisa demikian?. Setidaknya karena dua alasan:

1. Banyak masalah-masalah baru yang tidak ada nash-nya dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah secara tegas. Misalnya : kloning, bayi tabung, dll.

2. Manusia wajib terikat dengan hukum syara’ dalam segala perbuatannya, termasuk dalam masalah-masalah baru. Dalil-dalil wajibnya terikat dengan hukum syara’ sangatlah banyak, di antaranya: QS 5:49; QS 4:65, dll.

              Ijtihad bagi yang mampu melakukannya hukumnya wajib berdasarkan kaidah maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, (kewajiban yang tak terlaksana kecuali dgn sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya). Sebab tanpa ijtihad tak mungkin seseorang terikat dengan hukum syara’ pada masalah-masalah baru.

           Sumber utama ijtihad adalah al Quran dan as Sunnah. Keduanya,  menurut Imam al-Ghazali (w. 505 H), bagaikan pohon yang senantiasa berbuah. Buahnya sangat bermanfaat dan dibutuhkan manusia. Namun produktivitas pohon tersebut tidak ada artinya jika bisa dipetik. Bahkan, bisa jadi buah pohon tersebut tidak pernah bisa dinikmati, selain hanya dilihat oleh semua orang  yang ada di bawah pohon berbuah lebat tersebut. Disinilah maka sangat diperlukan kehadiran orang yang mampu memetik buah tersebut. Dialah orang yang akan memetik dan menghadirkan ke hadapan orang yang ingin menikmatinya. Pemetik itu tidak lain adalah mujtahid.

         Syaikh ‘Atha Ibnu Khalil juga menjelaskan tentang prosedur atau langkah-langkah ijtihad dilakukan dalam tiga langkah yaitu[4]:

1.   Memahami fakta masalah yang akan dihukumi

Pada langkah ini seorang mujtahid wajib mengkaji fakta-fakta terkait kasus atau peristiwa atau bahkan penomena yang hendak dicari status hukumnya. Semakin lengkap informasi atau fakta yang dikumpulkan maka gambaran terhadap fakta yang akan dihukumi juga semakin komprehensif. Pada langkah ini seorang mujtahid dapat bertanya dengan pihak-pihak yang ahli di bidangnya. Sebagai contoh fakta Kloning (klonasi) adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Kloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengambil sel tubuh (sel somatik) dari tubuh manusia, kemudian diambil inti selnya (nukleusnya), dan selanjutnya ditanamkan pada sel telur (ovum) wanita yang telah dihilangkan inti selnya dengan suatu metode yang mirip dengan proses pembuahan atau inse­minasi buatan. Dengan metode semacam itu, kloning manusia dilaksanakan dengan cara mengambil inti sel dari tubuh seseorang, lalu dimasukkan ke dalam sel telur yang diambil dari seorang perempuan. Lalu dengan bantuan cairan kimiawi khusus dan kejutan arus listrik, inti sel digabungkan dengan sel telur. Setelah proses penggabungan ini terjadi, sel telur yang telah bercampur dengan inti sel tersebut ditrans­fer ke dalam rahim seorang perempuan, agar dapat memperbany­ak diri, berkembang, berdiferensiasi, dan berubah menjadi janin sempurna. Setelah itu keturunan yang dihasilkan dapat dilahirkan secara alami. Keturunan ini akan berkode genetik sama dengan induknya, yakni orang yang menjadi sumber inti sel tubuh yang telah ditanamkan pada sel telur perempuan.[5]

2.   Mengkaji nash-nash syara’ yang terkait dengan masalah yang hendak dicari hukumnya.

Pada langkah ini seorang mujtahid mencari dalil-dali yang relevan sesuai dengan manhaj Ushul Fiqih yang dia adopsi. Misalkan ia hanya membatasi dalil hanya pada dalil-dali yang disepakati (al Quran, as Sunnah, Ijma’ sahabat, dan Qiyas) maka ia hanya akan mencari dalil yang relevan dengan kasus dari sumber tersebut saja. Pada langkah ini semakin banyak dalil yang relevan dengan masalah yang dapat dikumpulkan semakin baik agar tidak terjatuh pada pengabaian dalil. Sebagai contoh tentang kloning, dalil-dalil yang dapat digunakan adalah dalil terkait proses terciptanya manusia adalah suatu yang alami, sebagaimana firman Allah:

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38)

"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya." (QS. Al Qiyaamah : 37-38)

 

Proses pembuahan secara alami melibatkan pihak laki-laki dan perempuan, dalam hal ini Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

"Hai manusia, sesunguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." (QS. Al Hujuraat : 13)

Serta dalil bahwa Islam sangat menjaga kejelasan nasab. Diriway­atkan dari Ibnu 'Abbas RA, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia." (HR. Ibnu Majah)

3.   Mengistinbath hukum syara’ dari nash-nash syara’.

Setelah dalil-dalil yang relevan dikumpulkan semua, langkah selanjutnya adalah mengoperasionalkan dalil-dalil tersebut dengan kaidah-kaidah Ushul Fiqih yang ada. Baik dari sisi rajih marjuhnya, nashikh mansuhnya, mutlak-muqayyad, umum dan khususnya, mujmal dan mubayyannya dan seterusnya. Hingga akhirnya disimpulkan status hukum kasus yang dicari hukumnya. Dalam konteks hukum kloning pada manusia simpulkan hukumnya haram karena tiga alasan, yaitu: proses penciptaan manusia tidak berjalan alami, dapat menghilangkan peran laki-laki karena seorang wanita dapat melahirkan bayi tanpa perlu pembuahan dari sperma laki-laki, dan karena berakibat pada kacaunya nasab.[6]

Dinamika Pemikiran Islam dan Madzhab

Menurut bahasa Arab, “madzhab”  (مذهب)berasal dari shighah masdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata fiil madhy  “dzahaba” (ذهب) yang bermakna pergi. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (ath-thariq).[7] Sedangkan menurut istilah, menurut M. Husain Abdullah, madzhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawa’id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.[8]

           Dengan demikian, kendatipun mazhab itu manifestasinya berupa hukum-hukum syariat (fiqh), yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci harus dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup ushul fiqh yang menjadi metode penggalian (thariqah al-istinbath) untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi’i, itu artinya adalah, fiqh dan ushul fiqh menurut Imam Syafi’i.

Lahirnya berbagai madzhab dalam ilmu fiqih dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain disebabkan oleh :

1.      Perbedaan Pemahaman (Pengertian) Tentang Lafadz Nash

2.      Perbedaan Dalam Masalah Hadits

3.      Perbedaan dalam Pemahaman dan Penggunaan Qaidah Lughawiyah Nash

4.      Perbedaan Dalam Mentarjihkan Dalil-dalil yang berlawanan ( ta’rudl al-adillah)

5.      Perbedaan Tentang Qiyas

6.      Perbedaan dalam Penggunaan Dalil-dalil Hukum

7.      Perbedaan dalam Pemahaman Illat Hukum

8.      Perbedaan dalam Masalah Nasakh.[9]

 

Bila diruntut ke belakang, mahzab fiqih itu sudah ada sejak zaman Rosulullah SAW, Madzhab pada zaman Rosululah adalah sebatas Ijitihad (pendapat) para sahabat dalam memahami agama, karena pada zaman itu sumber hukum islam adalah hanya al-Quran dan Hadits, sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing; maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rosulullah. Sepeninggal Rasulullah ijtihad tetap terus berlangsung. Tentu dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi yaitu mujtahid. Pada puncaknya ada ratusan sahabat dan generasi sesudah yang layak melakukan ijtihad. Hanya saja kemudian madzhab ini mengerucut, seiring tingkat kemasyhuran muassis/peletak pondasi madzhab. Karenanya kita mengenal 4 madzhab yang masyhur; Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad 2 sampai dengan 3 hijriyyah antara lain Madzhab Atho, Madzhab Ibnu sirin, Madzhab Zhohiriyyah yang di pelopori Imam Daud az zhohiri, Madzhab As ya’bi, Mazhab Imam an-Nakho’i; akan tetapi madzhab-madzhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dari masa ke masa.

Setelah masa puncak produktvitas berpikir syar’i melalui ijtihad, umat Islam mengalami kemunduran berpikir. Hal ini dimulai dari ditutupnya pintu ijtihad sejak akhir abad ke-4 H/10 M. Ulama yang menyerukan ditutupnya pintu ijtihad adalah al Qaffal[10] (327-417 H). Hal ini menyebabkan banyak ulama yang sebenarnya memiliki kemampuan melakukan ijtihad tidak berani melakukannya, seperti yang dilakukan al Imam Taqiyuddin as Subki[11] (w. 756 H). Namun hingga awal abad ke-7 H pemikiran umat Islam masih belum mengalami kemerosotan. Hanya saja, sejak awal abad ke-7 hingga akhir abad ke-13 H, umat Islam mengalami kemerosotan berpikir yang tajam, meski tetap merepresentasikan pemikiran Islam. kemerosotan berpikir ini semakin menjadi-jadi saat Islam tidak lagi diterapkan dalam kancah kehidupan hingga saat ini.[12] Mereka akhirnya mengadopsi undang-undang produk Barat, khususnya Inggris dan Prancis. Seperti di Turki sebagai pusat kekuasaan Islam yang mengadopsi UU Hukum Pidaan Negara Ustmani pada tahun 1857, UU Keuangan dan Perdagangan pada tahun 1859. Pada tahun 1870 membagi lembaga peradilan menjadi dua yaitu peradilan syariah (mahkamah syariah) dan pengadilan umum/sipil (mahkamah nizhamiyah).[13] Hingga saat institusi yang selama ini menjadi penjaga dan pelaksana syariah di-ebolish oleh Mustafa Kemal atas dukungan Inggris, kaum  muslimin tidak memberikan pembelaan yang optimal.[14]  Kondisi umat Islam saat ini benar-benar dalam kondisi yang memprihatinkan, yaitu kondisi yang jauh dari Syariat karena sulitnya memberikan gambaran gambaran pelaksanaan Syariat yang komprehensif (kaffah).

Tidak diterapkannya Islam dalam kancah kehidupan menjadi faktor utama kemunduran berpikir. Umat kehilangan ghirah untuk terikat pada syariat Islam dalam setiap aktivitasnya. Mereka hanya merasa wajib terikat dengan syariat dalam bidang yang amat sempit seperti shalat, zakat, puasa, haji, nikah, talak, rujuk, waris, dsb. Namun cenderung kurang peduli terhadap kewajiban terikat terhadap aturan Islam dalam bidang politik, ekonomi, hukum, peradilan, sistem sanksi, politik luar negeri, pendidikan, sosial, budaya dan bidang bidang kehidupan yang lain.

            Kondisi ini adalah gambaran dari pandangan sekularisme, pandangan hidup dari Barat yang memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan. Orang-orang yang terpapar paham sekularisme ini akan mengatakan “jangan campurkan urusan agama dengan politik, karena agama itu suci sedang politik itu kotor”, “agama tidak tidak cocok untuk mengurus negara”, dan ungkapan-ungkapan sejenis lainnya. Ruh sekularisme adalah kebebasan (freedom/hurriyah). Kebebasan ini kemudian menjalar dalam segala aspek. Kebebasan dalam bidang beragama menjelma menjadi sinkritisme agama, dalam bidang politik menjelma menjadi kebebasan manusia untuk membuat hukum dan undang-undang (demokrasi), dalam bidang ekonomi menjelma menjadi kapitalisme dan ambisi menguasai faktor-faktor ekonomi, di bidang pendidikan menjadi materialisme (orientasi materi, lembaga pendidikan dibuat mengikuti kebutuhan pasar), di bidang budaya menjadi paham hedonisme (serba boleh),  dan seterusnya.

 

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjawab tantanan zaman yang bercirikan kemajuan saintek harus dimulai dari meng-install pemahaman umat tentang perkara yang paling mendasar yaitu akidah, bahwa manusia adalah hamba Allah, misi utamanya adalah beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya, tidak sepotong-sepotong seperti pemahaman kalangan sekularis. Wujudnya adalah keterikatan terhadap hukum-hukum syariat dalam segala bidang. Cara sederhananya adalah mengetahui status hukum atas setiap perbuatannya.

Sementara keterikatannya terhadap syariat mewajibkannya untuk belajar kepada yang lebih ‘âlim dan bagi mujtahid ada kewajiban untuk berijtihad. Seiring dengan semakin banyaknya persoalan kontemporer maka kebutuhan akan mujtahid juga semakin banyak. Dengan landasan seperti inilah seorang pengkaji ilmu semestinnya memiliki visi bahwa ia harus menjadi seorang mujtahid, selain motivasi bahwa seorang mujtahid akan tetap mendapatkan pahala meski hasil ijtihadnya keliru. Karena visi yang besar akan mendorong untuk berbuat lebih besar dan lebih bersemangat. Jadilah kajian-kajian bahasa arab, ulumul quran, ulumul hadis, tafsir, sirah, tarikh, Ushul Fiqih, Fiqih dan ilmu-ilmu syariah  lainnya menjadi kajian-kajian yang menarik dan menggairahkan karena dikaitkan dengan visi besar untuk membangkitkan umat dengan metode berpikih ushuli tersebut.

 

 



[1] Muhammad Husain Abdullah. Dirosat fil fikril Islamiy, hal. 9

[2] Al Amidi, al Ihkam fi Ushul al Ahkam, (Beirut: al Maktbah al Islami, tt) juz IV, hlm. 162

[3] ‘Atha Ibnu Khalil, Taisir Wushûl ilal Ushûl Dirâsâtun fî Ushûl al Fiqh (Beirut: Dâr al Ummah, 2000),  hal. 290

[4] ‘Atha Ibnu Khalil, Taisir Wushûl ....(Beirut: Dâr al Ummah, 200),  hal. 264-265

[5] Abdul Qadim Zallum, Hukmu al Syar’i fi al Istinsakh, (Beirut: Darul Ummah, 1997), hal. 5

[6] ibid

[7] M.Husain Abdullah, Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), hal 196

[8] Husain Abdullah, Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), hal 200

[9] Al-Qordhowi, Yusuf, Fikih Ikhtilaf, ( Kairo : Dar al Fikr al- Islamiy, 1997) hal 65

[10] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ahmad bin Abdullah, Abu Bakar. Dikenal sebagai al Qaffal al –Marwazi, nisbatnya ke Marwa Asy-Syahajan. Profesinya membuat gembok (Qaffal). Beliau seorang faqih dalam madzhab Syafi’i

[11] Nama lengkapnya adalah Ali bin Abdul Kafi, Abu Hasan Taqiyuddin as Subki, lahir di desa Subki Mesir pada tahun 683. Beliau seorang ulama besar madzhab Syafi’i yang tinggal di Mesir. Beliau wafat tahun 756 H di Mesir

[12] Hafidz Abdurrahman, Ushul Fiqih; Membangun Paradigma Berfikir Tasyri’, (Bogor: al Azhar Press, 2003), hlm. 1

[13] Abdul Qadim Zallum, Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah (Bangil: al-Izzah, 2001), hal. 36

[14] Ibid, hal. 179-185

Contoh Susunan Acara Kegiatan

SUSUNAN ACARA

....................

 1443 H/  2022 M

No

Hari, Tanggal

Waktu

Kegiatan

Penanggung Jawab

1

Sabtu, 05 - 03 - 2022

08.30-10.00

Acara Pembukaan

1.       Kalam Illahi

..............

2.       Sambutan Penggagas

............

3.       Sambutan Fasilitator

...........

4.       Sambutan 

..........

5.       Do’a

Panitia

2

10.00-10.30

Coffee Break

Panitia

3

10.30-12.00

Presentasi Topik I : 

........

Moderator

4

12.00-14.00

ISHOMA

Panitia

5

14.00-15.30

Presentasi Topik II : 

.........

Moderator

6

15.30-16.00

Coffee Break

Panitia

7

16.00-17.30

Presentasi Topik III : 

.........

Moderator

8

Ahad, 06 - 03 - 2022

08.30-10.00

Presentasi Topik IV: 

........

Moderator

9

10.00-10.30

Coffee Break

Panitia

10

10.30-12.00

Presentasi Topik V : 

.........

Moderator

11

12.00-14.00

ISHOMA

Panitia

12

14.00-15.30

Presentasi Topik VI : 

..........

Moderator

13

15.30-16.00

Coffee Break

Panitia

14

16.00-17.00

Evaluasi Kegiatan

Panitia

15

17.00-17.30

Acara Penutupan Kegiatan

Panitia

Contoh Gambar 

Dulu Rasanya Umur 30, 40, bahkan 50 Itu Masih Begitu Jauh

Sekarang tiba-tiba kita sudah berada di usia yang dulu kita anggap tua. Tanpa sadar, waktu telah membawa kita sejauh ini Orang-orang yang du...